LapanTipikorNews.Com, Garut — Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut digelar pada Kamis, 4 Desember 2025, di Aula DPC Partai Demokrat Garut.
Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), Risman Nuryadi, SH., MH., menyampaikan bahwa BHPP memiliki peran strategis dalam memperkuat kelembagaan partai, sekaligus menghadapi dinamika politik pada periode 2025–2030. BHPP bertugas memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai koridor hukum, peraturan internal, dan ketentuan perundang-undangan.
“Melalui forum Rakercab ini, kami menyampaikan usulan program kerja yang diharapkan dapat memberikan arah, meningkatkan kapasitas struktur partai, serta memperkokoh posisi Partai Demokrat di Kabupaten Garut dalam kontestasi politik dan pelayanan publik ke depan,” ujar Risman
Usulan Program Kerja BHPP
1. Penguatan SDM yang Loyal, Tangguh, dan Kompeten
BHPP akan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), dan sosialisasi regulasi terbaru. Fokus program meliputi:
Pembekalan hukum bagi kader, pengurus, dan anggota dewan terkait kewenangan, etika politik, serta tanggung jawab jabatan.
Pelatihan mitigasi risiko hukum untuk mencegah potensi pelanggaran administrasi maupun pidana.
Pemutakhiran pengetahuan mengenai perkembangan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan kepartaian, pemilu, dan pemerintahan daerah.
Program ini diharapkan melahirkan kader yang loyal serta memahami aspek legalitas dalam setiap aktivitas politik.
2. Pengawalan Suara dan Pengamanan Proses Politik
Sebagai garda terdepan dalam aspek legalitas, BHPP akan memperkuat pengamanan hukum pada seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada. Langkah strategis yang disiapkan antara lain:
Pendampingan hukum bagi struktur partai dan saksi di TPS, PPS, PPK, hingga KPU.
Penyusunan protokol penanganan potensi sengketa sejak pra-pemilu, hari pemungutan, hingga rekapitulasi suara.
Pembentukan tim respons cepat untuk menghadapi indikasi kecurangan atau manipulasi suara.
Dengan pengawalan maksimal, Partai Demokrat Kabupaten Garut menargetkan mampu mempertahankan dan meningkatkan perolehan kursi di legislatif.
3. Penegakan Aturan Internal Partai
Untuk menjaga disiplin dan soliditas partai, BHPP akan memastikan seluruh kegiatan organisasi selaras dengan AD/ART dan ketentuan Kemenkumham. Ruang lingkup kerja mencakup:
Pengawasan tata kelola organisasi dari tingkat DPC hingga DPAC.
Penanganan pelanggaran kode etik, disiplin organisasi, dan persoalan internal secara profesional dan transparan.
Pemberian rekomendasi hukum atas keputusan strategis agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Penegakan aturan internal dipandang sebagai fondasi penting menjaga marwah organisasi.
Risman menegaskan, usulan program kerja BHPP ini merupakan langkah konkret untuk menjawab tantangan politik ke depan serta memperkuat struktur dan integritas Partai Demokrat Kabupaten Garut.
“Dengan dukungan seluruh pengurus, kader, dan simpatisan, kami optimistis BHPP dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi kejayaan Partai Demokrat,” pungkasnya.(Asep Yusup)
About The Author
