Jakarta, Lapan Tipikor News
Pertentangan pendapat antara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali menghangatkan perdebatan klasik: siapa sebenarnya musuh utama bangsa Indonesia? Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (11/8), Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa korupsi adalah musuh utama rakyat Indonesia. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan Zulhas yang sebelumnya mengajak masyarakat produktif dan tidak terus meminta bantuan negara, seraya menekankan bahwa kemiskinan adalah tantangan terbesar yang harus dilawan. Susi menyertakan foto Zulhas dengan tulisan, “Menko Zulhas ajak masyarakat produktif, jangan terus meminta pada negara, musuh utama kita kemiskinan”, lalu menambahkan jawabannya sendiri: “Musuh utama kita Korupsi”. Zulhas berbicara dari sudut pandang ekonomi makro: kemiskinan adalah realitas yang langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2025, jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 26 juta orang. Angka ini memang menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun kemiskinan masih menjadi wajah nyata kesenjangan sosial.
Namun Susi menyoroti akar masalahnya. Baginya, kemiskinan hanyalah gejala, sedangkan korupsi adalah penyakit yang menular, merusak, dan melanggengkan kesenjangan itu. Dalam logika ini, melawan kemiskinan tanpa memberantas korupsi ibarat mengobati luka tanpa membersihkan infeksinya cepat atau lambat, luka itu akan kembali membusuk. Hubungan antara korupsi dan kemiskinan bukanlah hubungan sejajar, melainkan hubungan sebab-akibat:
- Korupsi menggerogoti anggaran publik– Dana untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disunat, sehingga layanan publik menjadi buruk dan kesempatan keluar dari kemiskinan mengecil.
- Korupsi memperparah ketimpangan– Kekayaan terkonsentrasi di segelintir elit, sementara mayoritas rakyat tertinggal jauh.
- Korupsi merusak kepercayaan– Rakyat yang kehilangan kepercayaan pada pemerintah cenderung apatis sehingga program penanggulangan kemiskinan pun tidak berjalan optimal. Laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 dari Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34/100 sinyal kuat bahwa korupsi masih menjadi masalah struktural. Sejarah pembangunan Indonesia mencatat banyak kasus di mana proyek pengentasan kemiskinan gagal karena korupsi. Program bantuan sosial yang dikorupsi, proyek irigasi mangkrak akibat markup hingga praktik suap yang membuat izin industri perusak lingkungan lolos begitu saja semua ini memukul rakyat kecil dua kali: kehilangan sumber penghidupan dan kehilangan harapan. Dengan demikian, argumen Susi Pudjiastuti bahwa “korupsi adalah musuh utama” memiliki bobot kuat. Tanpa pemberantasan korupsi yang serius, perang melawan kemiskinan hanya akan menjadi slogan tahunan. Kemiskinan memang nyata tapi korupsi adalah pabrik yang memproduksinya. Pertentangan pernyataan Susi dan Zulhas seharusnya tidak dilihat sebagai duel ego, melainkan sebagai pengingat bahwa memerangi kemiskinan membutuhkan strategi berlapis: menghentikan kebocoran anggaran, membangun integritas dan memastikan uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat. Atau seperti kata pepatah “Jangan sibuk mengepel lantai kalau atap rumah masih bocor. (Tim)
About The Author
