LapanTipikorNews.Com, Kota Bekasi – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., bersama Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanudin Abdullah, S.H., melakukan audiensi dan diskusi konstruktif dengan Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Effendi, S.Pd., M.M., di ruang kerja Ketua DPRD, pada Jumat (24/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh gagasan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengawasan publik, pemberantasan korupsi, hingga penguatan peran pers dan ormas dalam pembangunan daerah.
Bahas Asta Cita dan Penguatan Nilai Antikorupsi
Dalam diskusi, Burhanudin menegaskan bahwa langkah-langkah pemberantasan korupsi di daerah harus selaras dengan arah kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, dengan menekankan komitmen tegas terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami di LAKI mendukung penuh arah kebijakan Presiden Prabowo melalui Asta Cita, khususnya poin yang menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dari hulu sampai hilir. Ini harus menjadi semangat bersama, terutama di tingkat daerah,” ujar Burhanudin.
Burhanudin juga menilai pentingnya menghadirkan sistem pengawasan masyarakat yang lebih kuat dan berbasis kolaborasi lintas lembaga agar gerakan antikorupsi tidak berhenti di tataran wacana, tetapi menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan.
Ketua DPRD: Bekasi Harus Maju dan Berdaya Saing
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Effendi mengapresiasi semangat kolaboratif yang dibangun antara LAKI dan PWI Bekasi Raya. Menurutnya, pemerintahan daerah yang bersih dan transparan hanya dapat terwujud jika seluruh elemen bekerja bersama.
“Kita perlu mencari cara agar Kota Bekasi lebih maju dan berkembang, baik dari sisi pelayanan publik, transparansi, maupun inovasi kebijakan. Kami terbuka terhadap ide dan masukan dari media maupun masyarakat sipil,” tutur Sardi.
Ia menegaskan, DPRD Kota Bekasi akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan komunikasi publik dengan melibatkan peran pers serta organisasi masyarakat dalam setiap agenda strategis pembangunan daerah.
Ade Muksin: Jangan Abaikan Fungsi Pers
Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin, S.H. menekankan pentingnya mengembalikan fungsi strategis pers sebagai mitra kritis pemerintah, bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga pengontrol publik yang berperan memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keadilan sosial.
“Jangan abaikan fungsi pers dalam proses pembangunan daerah. Pers bukan hanya penyampai berita, tapi juga mitra kritis pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas,” tegas Ade.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara lembaga publik, organisasi wartawan, dan masyarakat sipil merupakan fondasi penting agar pemerintahan berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Kolaborasi untuk Pemerintahan Bersih
Audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman awal untuk menjajaki program sinergitas antara DPRD Kota Bekasi, PWI Bekasi Raya, dan LAKI, yang diarahkan pada:
Pendidikan politik warga,
Advokasi hukum publik, dan
Kampanye antikorupsi di tingkat lokal.
Ketiga lembaga sepakat bahwa transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam membangun Bekasi yang maju, bermartabat, dan berintegritas.
“Ini langkah konkret agar DPRD, media, dan ormas bisa bersama-sama memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih, beretika, dan berpihak kepada rakyat,” tutup Ade Muksin.(Parulian/Red)
About The Author
