LapanTipikorNews.Com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi strategis terkait penataan tata kelola tambang dan rencana penataan kabel udara di wilayah Jawa Barat di Ruang Rapat Balai Pakuan, Minggu (27/4/2026).
Pertemuan tersebut menyoroti kepatuhan operasional industri di Kabupaten Karawang guna memastikan ketertiban infrastruktur serta perlindungan aset daerah.
Rapat dipimpin Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dihadiri Bupati Karawang bersama sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Karawang, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Perhubungan, unsur Kecamatan Pangkalan, Kepala Desa Tamansari, serta pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat menegaskan terdapat dua persoalan utama yang harus segera ditangani, terutama terkait aktivitas perusahaan semen yang dinilai berdampak terhadap infrastruktur daerah.
“Ada dua masalah utama yang harus segera dibenahi. Perusahaan semen menggunakan bahan baku dan aktivitas angkutan besarnya melewati jalan provinsi,” tegas Gubernur.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai aktivitas industri, khususnya sektor pertambangan dan industri semen, harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap tata ruang dan tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur yang terdampak operasional perusahaan.
Selain membahas tata kelola tambang, rapat juga membicarakan rencana penataan kabel udara di sejumlah wilayah Jawa Barat guna menciptakan keteraturan infrastruktur perkotaan dan meningkatkan keselamatan masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi langkah sinkronisasi kebijakan antara Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang agar pengawasan terhadap aktivitas industri dapat berjalan lebih optimal.
Pemprov Jabar menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah harus memperhatikan dampak lingkungan, kondisi jalan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pemerintah juga meminta perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak operasional di lapangan, termasuk kerusakan infrastruktur akibat aktivitas angkutan berat. (Edy Naedy)
About The Author
